Komisi VIII Pastikan Progres Pembangunan Asrama Haji Indramayu Berjalan Baik
Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania saat memimpin tim kunspek Komisi VIII DPR RI melihat langsung asrama haji di Indramayu, Jabar, Kamis (10/6/2021). Foto: Andri
Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengapresiasi pelaksanaan pembangunan Asrama Haji di Kabupaten Indramayu masih tetap berlangsung meskipun pandemi Covid-19 sedang melanda. Di mana, pada tahap I, pembangunan Asrama Haji ini menghabiskan biaya sebesar Rp75 miliar dan saat ini sudah memasuki pembangunan tahap dua,
“Asrama Haji itu ditargetkan bisa digunakan untuk pemberangkatan haji melalui Bandar Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka pada 2022 mendatang. Pembangunan tahap satu Asrama Haji di Kabupaten Indramayu menelan anggaran Rp 75 miliar,” ujar Ina saat memimpin tim kunspek Komisi VIII DPR RI di Indramayu, Jabar, Kamis (10/6/2021).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan, Asrama Haji Indramayu memiliki desain yang serupa dengan beberapa tempat di tanah suci. Hal tersebut agar dapat menjadi tempat belajar dan pengobat rindu bagi masyarakat yang belum kesampaian menunaikan ibadah haji. Tak hanya itu, kelaknya Asrama Haji ini dapat dijadikan salah satu destinasi wisata religi di Jawa Barat.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan, pengelolaan Asrama Haji yang sudah didesian sangat baik ini harus dikelola dengan baik pula, karena pengelolaan yang baik pasti akan berimbas pada layanan dan benefit yang juga akan kembali ke masyarakat.
"Perjuangan kita belum selesai, pembangunan Asrama Haji masih akan berlanjut, kami berharap doa dan dukungan dari semua pihak untuk kesuksesan asrama haji Indramayu ini, " ujar Selly
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Adib menjelaskan, pembangunan Asrama Haji pada tahap II ini mengalami beberapa kendala diantaranya belum adanya pagar pengaman area Asrama Haji, tidak sesuainya rencana kebutuhan anggaran dengan realisasi anggaran, tidak adanya anggaran pengelolaan dan pemeliharaan dan belum adanya air baku yang tersedia. (man/es)
